suaramedia.id – Bandung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Administrasi Hukum Umum (AHU) bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan fondasi vital yang mencerminkan kualitas sebuah negara. Pernyataan krusial ini disampaikan Yusril saat menjadi keynote speech pada penutupan Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung, Senin (31/8/2026), sebuah acara yang menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum bagi setiap warga.
Related Post
Menurut Yusril, setiap layanan administrasi hukum, mulai dari pendaftaran fidusia hingga penetapan status kewarganegaraan, memiliki dampak langsung terhadap hak, kewajiban, dan status hukum individu. "Pembicaraan mengenai AHU bukan semata-mata soal administrasi, tetapi terdapat persoalan mendasar tentang bagaimana negara memberikan kepastian dan akibat hukum yang nyata bagi warganya," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal AHU adalah cermin nyata dari kualitas Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan bertanggung jawab.
Acara puncak festival ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wali Kota Bandung Farhan, serta berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, perwakilan dunia usaha, dan organisasi notaris. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk memperkuat sistem administrasi hukum yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Festival ini tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga platform untuk berdiskusi mengenai inovasi dan tantangan dalam pelayanan hukum. Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, Ditjen AHU juga diketahui tengah menyiapkan regulasi khusus untuk melindungi anak-anak hasil perkawinan campur, sebuah langkah proaktif untuk memastikan kepastian hukum bagi kelompok rentan. Inisiatif ini menegaskan bahwa AHU terus beradaptasi dan memberikan solusi hukum yang relevan dengan dinamika sosial.
Dengan demikian, Festival Layanan AHU Berdampak 2026 menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman publik dan para pemangku kepentingan mengenai esensi serta dampak nyata administrasi hukum dalam kehidupan bernegara. Penegasan Menko Yusril menjadi pengingat bahwa setiap detail dalam layanan AHU memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan komentar