suaramedia.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengambil langkah tegas dengan mencabut seluruh usulan terkait Wilayah Pertambangan (WP), termasuk usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Keputusan ini diambil sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat dan untuk menjaga stabilitas daerah.
Related Post
Pencabutan ini tertuang dalam Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 500.10.2.3/1/PUPRP, tertanggal 10 Oktober 2025, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. Bupati Erwin Burase menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan dari masyarakat dan DPRD.
"Pascadiajukannya surat usulan tersebut, ternyata menimbulkan polemik yang cukup signifikan di tengah masyarakat Kabupaten Parigi Moutong," ungkapnya.
Keputusan ini juga mempertimbangkan Surat DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi III DPRD terkait potensi dampak sosial akibat pengajuan usulan WP dan WPR.
Erwin Burase menegaskan bahwa pencabutan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik yang lebih luas akibat aktivitas pertambangan. Sebelumnya, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan wilayah pertambangan seluas 355.934,25 hektare yang mencakup 23 kecamatan. Usulan ini kemudian memicu berbagai reaksi di masyarakat.
Kabupaten Parigi Moutong sendiri dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dengan luas wilayah sekitar 6.231,85 kilometer persegi, daerah ini memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Namun, pemerintah daerah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan stabilitas sosial.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar