suaramedia.id – Usulan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional memantik perdebatan sengit. Istana mendukung, sementara koalisi sipil menolak keras. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan proses pengusulan berawal dari usulan masyarakat melalui seminar dan kajian sejarawan. "Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Setelah seminar, ada sejarawan, tokoh setempat, dan narasumber terkait," jelas Gus Ipul usai halalbihalal di Jakarta, Senin (21/4).
Related Post
Mensesneg sekaligus Jubir Istana, Prasetyo, menyatakan tak ada yang salah dengan usulan tersebut. Menurutnya, wajar jika mantan kepala negara diusulkan menjadi pahlawan nasional. "Menurut kami, mantan presiden layak mendapat penghormatan dari bangsa dan negara," tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4). Prasetyo berharap agar kebaikan Soeharto selama memimpin Indonesia juga diperhatikan, bukan hanya sisi negatifnya. Ia menambahkan setiap presiden memiliki sisi baik dan buruk.
Namun, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), koalisi sipil dan keluarga korban pelanggaran HAM, menolak keras usulan tersebut. Mereka mengaku belum mendapat balasan resmi dari Kemensos terkait surat penolakan yang telah dikirimkan. "Belum ada surat balasan resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial terkait surat kami, baik via email maupun tertulis," ungkap Jane Rosalina, perwakilan GEMAS, kepada suaramedia.id, Senin (21/4). GEMAS berharap Kemensos menarik usulan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengaku belum mengetahui adanya penolakan. Ia menjelaskan usulan tersebut diajukan Fraksi Golkar MPR setelah pembahasan internal, termasuk bersama Satkar Ulama Indonesia. "Kami akan mendukung hal positif untuk kepentingan bangsa," ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (21/4) malam. Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa kontroversialnya usulan tersebut dan masih akan menjadi perdebatan panjang.
Tinggalkan komentar