SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Penutupan sementara Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kecamatan Guluk-Guluk berbuntut panjang. Pasalnya, penghentian layanan kesehatan terhitung mulai tanggal 19 Juni s/d 2 Juni 2020 dinilai oleh Kalangan LSM akan merugikan masyarakat.
Dilansir dari TransMadura.com (19/6), Aktivis Gugus Anti Korupsi (GAKI) Farid Azziyadi, mengkhawatirkan penutupan puskesmas kecamatan guluk-guluk itu dilakukan secara sepihak dan akan merugikan masyarakat. Ia bahkan berdalih kebijakan penutupan sementara itu tidak tepat, terlebih saat ini Sumenep sudah menyandang status sebagai daerah zona kuning.
Sementara itu, anggota Komisi 1V DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Suwaifi Qayyum menilai keputusan penghentian sementara pelayanan puskesmas Guluk-Guluk sudah tepat untuk melindungi masyarakat luas dari penularan Covid-19.
Puskesmas Guluk-Guluk, lanjut Suwaifi, tidak hanya menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi warga Kecamatan Guluk-Guluk saja. Banyak warga dari luar Guluk-Guluk datang untuk berobat. Jika tetap beroperasi justru resikonya lebih besar terhadap potensi penyebaran Virus Corona.
“Penutupan ini memang harus dilakukan oleh pihak puskesmas, untuk menekan penyebaran Virus Corona. Jika tetap beroperasi justru akan konyol akibatnya. Kita harus berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih besar ,” kata Suwaifi (20/6)
Untuk melihat kondisi di lapangan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini, mengatakan Komisi IV DPRD Sumenep akan memantau langsung proses karantina tenaga kesehatan dan kelanjutan dari pelayanan puskesmas Guluk-Guluk pasca penutupan sementara.
“Nanti, komisi IV akan memantau langsung. Kami akan turun ke sana untuk mengetahui proses karantina bagi tenaga medis. Kami juga akan memastikan kelanjutan dari pelayanan puskesmas Guluk-Guluk pasca penutupan sementara”, pungkasnya.
(Msr)
