suaramedia.id – KH Roy Murtadho, atau yang akrab disapa Gus Roy, pengasuh Pondok Pesantren Ekologi sekaligus Ketua Partai Hijau, melontarkan kritik keras terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Keputusan PBNU di bawah kepemimpinan Rois Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk menerima konsesi tambang dinilai Gus Roy tidak sejalan dengan narasi besar "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" yang selama ini digaungkan. Kritik pedas ini disampaikan Gus Roy dalam acara Rembug Warga NU Seri 5 bertajuk "Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Lingkungan" di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (15/8/2026).
Related Post
Gus Roy tidak menampik bahwa kritik yang disampaikannya ini dilandasi oleh perasaan kecewa yang mendalam. Sebagai seorang santri NU yang telah lama berkecimpung dalam penelitian dan advokasi isu-isu sosial-ekologis, ia merasa terpukul dengan kebijakan tersebut. "Ini menyedihkan. Cukup sentimentil dan melankolis, tapi memang harus diutarakan secara terbuka, secara dewasa," ungkap Gus Roy, menekankan pentingnya menyampaikan pandangan ini secara jujur dan terbuka, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman serupa dalam mengadvokasi masalah lingkungan.
Menurut Gus Roy, keputusan PBNU menerima konsesi tambang ini patut dikritisi secara terbuka karena berpotensi merusak citra dan narasi besar yang selama ini dibangun, terutama oleh Gus Yahya. Slogan "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" seolah-olah kehilangan relevansinya ketika dihadapkan pada praktik eksploitasi sumber daya alam yang kerap kali berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mempertanyakan konsistensi PBNU dalam menjaga komitmennya terhadap keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.
Kritik Gus Roy ini menjadi sorotan penting, mengingat posisi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar. Suara dari seorang santri yang peduli terhadap lingkungan ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut di internal PBNU mengenai arah kebijakan dan komitmen organisasi terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di masa depan.
Tinggalkan komentar