suaramedia.id – Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan signifikan yang akan memengaruhi pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta. Rencananya, skema Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu akan mulai diterapkan setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi adaptif terhadap tantangan ekonomi global.
Related Post
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara langsung mengumumkan wacana ini. Menurut Airlangga, langkah strategis ini merupakan respons pemerintah terhadap melonjaknya harga minyak dunia, yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. "Terkait dengan kajian, dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH," jelas Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menambahkan bahwa detail teknis pelaksanaan kebijakan WFH ini sedang dalam tahap finalisasi. Konsepnya adalah memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk bekerja dari rumah selama satu hari dalam satu minggu. Yang menarik, kebijakan ini tidak hanya akan menyasar ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan secara luas pada sektor swasta dan pemerintah daerah (Pemda). "Teknisnya sedang disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi," ungkapnya.
Penerapan WFH ini diperkirakan akan dimulai segera setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah berjanji akan memberikan pengumuman lebih lanjut kepada publik setelah konsep kebijakan ini dimatangkan sepenuhnya. Durasi pelaksanaan WFH juga akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika harga minyak global serta perkembangan situasi geopolitik. "Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," pungkas Airlangga.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar