suaramedia.id – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dan menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Related Post
Menurut Hendardi, dinamika penanganan kasus Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini semakin menimbulkan kekhawatiran serius dan berpotensi memperdalam kecurigaan di mata publik. Ia menilai proses penyidikan yang berlangsung kian mengkhawatirkan.
Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, kian menguat setelah Kejagung mengeluarkan pernyataan bahwa terdapat "bagian yang tidak bisa diungkap ke publik" terkait penanganan perkara mantan Jampidsus tersebut. Pernyataan ini dinilai Hendardi sebagai indikasi yang justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
"Pernyataan semacam itu justru menjadi pemicu utama kecurigaan publik," tegas Hendardi dalam keterangannya baru-baru ini. Ia mengakui bahwa dalam proses penyidikan kasus yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum, kerahasiaan pada aspek-aspek tertentu memang dimungkinkan.
Namun, ia menekankan bahwa kerahasiaan tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menutupi akuntabilitas, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik yang sangat besar. "Semakin besar kepentingan publik dalam suatu perkara, semakin tinggi pula standar transparansi yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum," pungkas Hendardi, menyerukan agar Presiden Prabowo turun tangan demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Tinggalkan komentar