Eks Wakapolri Pimpin BRAN, Ini Rencana Dedi!

suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk mantan Wakapolri, Dedi Prasetyo, untuk menakhodai Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Langkah strategis ini diambil menyusul disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada September 2026 lalu.

Penetapan Dedi Prasetyo sebagai pucuk pimpinan BRAN tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan bagi para pejabat yang baru dilantik. "Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," tegas Presiden saat mendiktekan sumpah tersebut.

Fokus Bangun Struktur Organisasi

Menanggapi amanah baru ini, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah membangun fondasi organisasi yang kuat. Mengingat BRAN merupakan lembaga yang baru terbentuk, ia tidak bisa langsung menjalankan fungsi operasional secara penuh tanpa persiapan matang.

"Ini adalah badan baru sesuai amanat Undang-Undang Agraria. Saya belum bisa langsung bergerak secara operasional. Langkah awal saya adalah menjalin komunikasi intensif dengan Mensesneg serta KemenPAN-RB untuk melakukan asesmen kebutuhan organisasi," ungkap Dedi saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (1/10/2026).

Lebih lanjut, Dedi memaparkan gambaran awal mengenai kerangka organisasi BRAN. Nantinya, lembaga ini akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang didampingi oleh dua Wakil Kepala. Selain itu, akan terdapat posisi Sekretaris Utama serta empat Deputi yang akan mengawal jalannya program-program reforma agraria di tanah air.

Melalui pengangkatan ini, publik menantikan langkah konkret BRAN dalam menata kembali struktur agraria di Indonesia demi kesejahteraan rakyat yang lebih merata.