suaramedia.id – Muhammad Syarkawi Rauf, seorang Dosen FEB Unhas sekaligus mantan Ketua KPPU RI periode 2015-2018, membuka diskusinya mengenai lanskap ekonomi global yang kompleks. Dalam analisisnya, ia mencoba membedah bagaimana model ekonomi sebuah negara dapat berkembang, khususnya dalam konteks perdebatan antara sosialisme dan kapitalisme, serta relevansinya dengan konsep "Prabowonomics" yang kini menjadi sorotan publik.
Related Post
Syarkawi Rauf memulai dengan mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah Nobel Ekonomi, Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), serta James A. Robinson dari University of Chicago. Ketiganya, yang dikenal atas riset fundamental mereka tentang pembentukan institusi dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara, berpendapat bahwa institusi inklusif adalah kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, institusi yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif justru akan menghambat kemajuan serta kemakmuran ekonomi suatu bangsa.
Namun, gagasan para peraih Nobel tersebut tampaknya menemukan anomali signifikan dalam kasus Tiongkok. Meskipun Tiongkok menerapkan model "kapitalisme negara" dengan institusi ekonomi yang sangat digerakkan oleh pemerintah, serta sistem politik yang ekstraktif dan otoriter di bawah kendali satu partai komunis, perekonomiannya justru menunjukkan performa luar biasa. Selama hampir tiga dekade, Tiongkok menikmati pertumbuhan di atas 10 persen, dan dalam dekade terakhir, rata-rata pertumbuhannya masih stabil di atas 5,0 persen. Fenomena ini secara langsung menantang asumsi dasar dari teori institusi yang dikemukakan para peraih Nobel.
Fenomena Tiongkok yang unik ini juga menjadi fokus utama ekonom brilian Keyu Jin, Profesor Ekonomi dari London School of Economics (LSE). Dalam bukunya yang terbit tahun 2024, "The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism," Jin menyoroti bagaimana pandangan Barat seringkali keliru dalam memahami model ekonomi Tiongkok. Ia sering menerima pertanyaan dari rekan-rekannya di Harvard University tentang kapan Tiongkok akan menjadi negara demokrasi, mengapa rakyatnya tidak bisa memilih presiden, dan kapan pertumbuhan ekonominya akan berhenti.
Keyu Jin menjelaskan bahwa para ekonom Barat secara ekstrem cenderung berpandangan bahwa pembangunan ekonomi Tiongkok pasti akan gagal jika tidak mentransformasi dirinya sesuai dengan "western value" atau nilai-nilai ekonomi dan politik Barat. Namun, realitas Tiongkok membuktikan sebaliknya, menghadirkan sebuah model alternatif yang menantang dogma ekonomi konvensional. Diskusi ini, menurut Syarkawi Rauf, menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana "Prabowonomics" akan menavigasi pilihan-pilihan strategis di tengah dinamika ekonomi global yang tidak selalu mengikuti pakem Barat, mencari keseimbangan antara ideologi dan pragmatisme demi kemajuan bangsa.
Tinggalkan komentar