suaramedia.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah diplomasi dan strategi perdagangan yang efektif guna menghadapi kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah mengumumkan tarif 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS, efektif mulai 1 Agustus 2025. Said menekankan perlunya negosiasi ulang dengan pemerintah AS, dengan tawaran yang lebih konkret. Ia menyarankan agar pemerintah membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk melakukan aktivitas manufaktur di AS, guna meredakan kekhawatiran AS terkait defisit perdagangan.
Related Post
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan surplus neraca dagang Indonesia-AS mencapai US$ 6,42 miliar atau sekitar Rp 104,9 triliun. Namun, Indonesia menghadapi tarif lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang hanya dikenakan tarif 24 persen, bahkan Thailand 36 persen. Trump beralasan, tidak adanya perusahaan manufaktur Indonesia di AS menjadi penyebabnya.
Meskipun begitu, Said menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan AS sebagai pasar utama ekspor Indonesia, termasuk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan hasil pertanian. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan langkah antisipasi jika negosiasi gagal. Said menyarankan eksplorasi pasar alternatif seperti BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.
Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah untuk memperkuat jalur penyelesaian multilateral di tengah proteksionisme global. Ia mengusulkan kerja sama dengan negara lain yang juga terkena dampak sanksi dagang AS, melalui WTO atau G20 (tanpa AS), untuk menciptakan komitmen baru yang menjamin akses pasar bagi produk-produk yang terkena tarif tinggi.
Di dalam negeri, Said menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, energi, dan moneter, mengingat ketergantungan pada impor. Pemerintah didorong untuk mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta diversifikasi pembayaran internasional agar tidak hanya bergantung pada dolar AS. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi dampak negatif kebijakan tarif AS.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar