suaramedia.id – JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan respons lugas terhadap rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Menurut Bahlil, Partai Golkar justru memiliki mekanisme pergantian kepemimpinan yang jauh lebih dinamis dan demokratis, bahkan sebelum usulan KPK tersebut mencuat.
Related Post
Bahlil menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki cara dan tradisi yang berbeda dalam menentukan pucuk pimpinan mereka. Khusus di Partai Golkar, ia menegaskan bahwa pergantian ketua umum merupakan hal yang lazim terjadi pada setiap Musyawarah Nasional (Munas).
"Bahkan kalau di Partai Golkar itu bukan dua periode, setiap munas ada ketua umum baru," ujar Bahlil seusai menghadiri acara Refleksi Paskah Nasional Partai Golkar di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Golkar telah menerapkan rotasi kepemimpinan yang lebih sering dibandingkan batasan yang diusulkan KPK.
KPK sendiri mengemukakan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penumpukan kekuasaan di tubuh partai politik. Namun, bagi Golkar, usulan tersebut dianggap sebagai hal yang biasa saja, mengingat partai berlambang beringin ini mengklaim telah mengedepankan sistem yang sangat demokratis dalam internalnya.
"Kita kalau ditentukan dua (periode), malah mungkin nggak sampai dua di Golkar itu, satu periode," kata Bahlil, menambahkan nuansa fleksibilitas dalam tradisi partai. Ia melanjutkan, "Satu kan? Kalau dua itu nasib. Tapi kalau ada prestasi mungkin bisa lebih dari itu juga, wallahualam." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tradisi pergantian, Golkar juga mempertimbangkan kinerja dan dukungan internal.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa demokrasi di Partai Golkar memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibandingkan partai lain. "Jadi bagi kami Golkar, ya demokrasi di Golkar itu bukan demokrasi yang ala-ala seperti yang lain, ya. Kami terbuka kok, ya," pungkasnya, menegaskan komitmen Golkar terhadap transparansi dan proses demokratis dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pergantian kepemimpinan.
Tinggalkan komentar