suaramedia.id – Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi batubara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menjadi sorotan. Langkah strategis ini dinilai sebagai tindakan yang sangat rasional oleh Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens.
Related Post
Menurut Boni, langkah Polri tersebut merupakan sebuah respons kelembagaan yang cerdas dan terukur. Tujuannya tak lain adalah untuk mencegah potensi gesekan atau benturan antarlembaga penegak hukum yang berpotensi mengganggu integritas dan kelancaran proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, prioritas utama adalah menjaga harmoni institusional antara Polri dan Kejagung, yang dianggap lebih mendesak ketimbang berpegang pada kepatuhan prosedural yang kaku. Situasi ini mencerminkan ketegangan klasik antara legalitas formal dan efektivitas praktis yang seringkali muncul dalam sistem hukum di Indonesia.
Boni lebih lanjut menggarisbawahi bahwa perbedaan antara istilah "pelimpahan berkas" dan "penyerahan berkas kelanjutan penyidikan" bukanlah sekadar perbedaan semantik. Lebih dari itu, perbedaan ini memiliki implikasi serius terkait yurisdiksi, tanggung jawab hukum, serta validitas proses penuntutan di kemudian hari. Ia juga meyakini bahwa terdapat sejumlah landasan hukum yang kokoh dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang dapat membenarkan keputusan Polri ini secara yuridis.
Dengan demikian, pelimpahan berkas ini dapat dilihat sebagai upaya pragmatis untuk memastikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi batubara ini dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh konflik kewenangan antar-institusi. Ini adalah strategi untuk menjaga fokus pada substansi perkara dan mencapai keadilan, sekaligus meredakan potensi ketegangan yang bisa muncul di antara dua pilar penegak hukum utama di negeri ini.
Tinggalkan komentar