suaramedia.id – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait jumlah siswa per kelas dan keterlibatan TNI-Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kritik tersebut disampaikan dalam rapat Komisi X DPR, Rabu (16/7). Hadrian mempertanyakan kebijakan Dedi yang membolehkan hingga 50 siswa dalam satu kelas, menganggapnya berpotensi merugikan sekolah swasta. Ia mempertanyakan status Jawa Barat sebagai daerah khusus yang diizinkan memiliki kapasitas kelas sebanyak itu, merujuk pada Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan SK BSKAP Nomor 71 Tahun 2024. "Ada beberapa sekolah yang sudah mengeluh kekurangan meja dan kursi," tegas Hadrian.
Related Post
Meskipun Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk menanggung biaya pengadaan meja dan kursi dari kantong pribadi, Hadrian menekankan pentingnya kajian matang sebelum mengeluarkan kebijakan pendidikan. Ia khawatir kebijakan tersebut berdampak jangka panjang, khususnya bagi sekolah swasta yang menurutnya merupakan "pejuang pendidikan". "Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah swasta," ujarnya. Hadrian juga mendesak Pemda Jabar untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelum mengambil keputusan.
Kritik juga dilayangkan pada pelibatan TNI-Polri dalam MPLS. Hadrian menilai hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan guru. "Kalau sedikit-sedikit melibatkan aparat, berarti kita tidak percaya dengan guru-guru kita," ungkapnya. Ia khawatir hal ini berdampak negatif pada psikologis siswa. Hadrian menyarankan agar pemerintah daerah lebih optimal memanfaatkan tenaga pendidik yang sudah ada.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, enggan berkomentar dan menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi. "Tanya Pak Gubernur aja lah," jawab Mu’ti singkat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa keterlibatan TNI-Polri dalam MPLS tahun ajaran 2025/2026 bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa. MPLS dengan pendampingan aparat ini rencananya akan berlangsung pada 14-19 Juli 2025.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar