suaramedia.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menghadapi gelombang protes besar-besaran dari berbagai kalangan atas serangkaian kebijakan kontroversialnya. Aturan-aturan baru yang menyasar sektor pendidikan di Jabar dinilai memberatkan masyarakat dan berdampak luas, mulai dari industri pariwisata hingga kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa kebijakan yang paling menuai kecaman antara lain larangan study tour, perubahan jam masuk sekolah, dan penerapan jam malam bagi pelajar.
Related Post
Larangan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024, telah memicu demonstrasi besar-besaran dari Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut pencabutan larangan tersebut, karena telah membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen. Koordinator aksi, Herdi Sudardja, mengungkapkan dampak buruknya terhadap pengusaha, UMKM, dan pekerja di sektor pariwisata, bahkan menyamakannya dengan situasi sulit di masa pandemi Covid-19. Aksi tersebut bahkan sempat menutup akses flyover Pasupati. Menariknya, Pemerintah Kota Bandung justru mengambil sikap berbeda dengan memperbolehkan study tour selama tidak mengganggu prestasi akademik siswa.
Sementara itu, kebijakan pengubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB melalui SE Nomor 58/PK.03/DISDIK, tertanggal 28 Mei 2025, juga menuai penolakan. Pemerintah Kota Bekasi misalnya, menyatakan keberatan karena hal ini menimbulkan kemacetan parah dan membebani orang tua siswa dalam mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah. Wali Kota Tri Adhianto menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental siswa sebelum memulai pembelajaran, bukan hanya sekedar kemampuan bangun pagi.
Tak hanya itu, penerapan jam malam bagi pelajar yang tertuang dalam SE Nomor 51/PA.03/Disdik, juga diprotes keras oleh Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat. Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto, menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak dan menganggap pemerintah seharusnya lebih dulu memenuhi kewajiban menyediakan infrastruktur penunjang kegiatan anak muda sebelum membuat aturan pembatasan. Ia juga mempertanyakan esensi edukatif dari kebijakan tersebut.
Berbagai penolakan ini menunjukkan betapa kontroversialnya kebijakan Dedi Mulyadi dan perlunya pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas. Pertanyaannya, akankah Dedi Mulyadi merespon protes-protes ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar