SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Sorotan publik atas kinerja Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, Dalam penanganan COVID-19 terus bergulir. Pasalnya, dengan alokasi anggaran sebesar 95 Milyar, Pemkab Sumenep dinilai tidak maksimal dalam menekan jumlah penularan COVID-19. Terbukti, dari semula 4 orang yang dilaporkan positif terpapar, hari ini jumlah kasus positif justru bertambah menjadi 11 orang.
Tidak heran, jika salah seorang anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, asal fraksi partai Gerindra, Ahmad Suwaifi Qayyum, Mpempertanyakan kinerja pemkab dan mendesak agar laporan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 disampaikan secara berkala ke DPRD.
“Bagaimanapun dana 95 Milyar itu berasal dari APBD. Penggunaannya harus transparan. Kami di DPRD punya fungsi pengawasan. Oleh karena itu pemkab mestinya menyampaikan laporan penggunaan anggaran 95 Milyar itu secara berkala ke DPRD”, ujar Suwaifi Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep kepada suaramedia.id Jumat (29/05/2020).
Suwaifi menambahkan, Dengan anggaran besar, Mestinya Pemkab mampu merancang formulasi penanganan COVID-19 dengan komprehensif sehingga langkah-langkah penanganannya lebih fokus, lebih detail dan lebih terarah.
“Anggarannya besar. Formulasi penanganan COVID-19 yang dirancang Pemkab kemana ini, Sampaikan ke kami apa saja formulasinya. Buat secara detail sehingga jelas apa saja yang akan dilakukan pemkab. Jangan hanya bicara anggaran 95 Milyar, tapi rencana kegiatannya tidak jelas”, ucap dia.
Ia berharap pemkab tidak sekedar mengumumkan berapa banyak jumlah ODP, PDP, dan warga sumenep yang terkonfirmasi positif Covid-19. Menurutnya, Pemkab mestinya juga melakukan evaluasi setelah mengumumkan penambahan jumlah kasus positif itu.
“Saya harap, Pemkab bukan hanya mengumumkan penambahan jumlah kasus positif. Harus segera lakukan evaluasi. Turun ke bawah, lihat kondisi riil petugas dilapangan. Sehingga jelas apa yang kurang dari upaya-upaya penanganan yang dilakukan selama ini”, pungkasnya.
(Msr)
