suaramedia.id – Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang terkesan menghindar saat ditanya mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat yang terbit pada tahun 2017. Saat ditemui di kediamannya, Jumat (13/6), Jokowi hanya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan "masalah teknis" yang telah diurus oleh kementerian terkait. Ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di Pulau Gag yang kontroversial tersebut.
Related Post
Terkait isu pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan di wilayah tersebut, Jokowi mengaku belum melihat langsung kondisi di lapangan. Namun, ia menegaskan dukungannya untuk penghentian aktivitas pertambang bila terbukti merusak lingkungan. "Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya setop, kalau perlu dicabut ya dicabut," tegasnya.
Suaramedia.id berhasil menggali informasi lebih lanjut mengenai sejarah panjang izin tambang nikel di Pulau Gag. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa PT GAG Nikel awalnya dikuasai oleh pihak asing dan mendapatkan kontrak karya pada era Orde Baru di akhir kepemimpinan Presiden Soeharto. Kontrak karya generasi VII No B53/Pres/I/1998 yang terbit pada 19 Januari 1998 tersebut memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk beroperasi.
Menariknya, setahun setelah kontrak karya tersebut diberikan, pemerintah mengeluarkan larangan penambangan di hutan lindung. Namun, larangan tersebut direvisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. PT GAG Nikel, bersama 12 perusahaan lain yang memiliki kontrak karya serupa, mendapatkan pengecualian dan diizinkan untuk melanjutkan operasi mereka. IUP di Pulau Gag baru diterbitkan pada tahun 2017 dan diperpanjang pada tahun 2023. Pernyataan Presiden Jokowi yang terkesan menghindari pertanyaan krusial ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari publik.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar