suaramedia.id – Sejumlah kementerian dan lembaga ramai-ramai mengajukan penambahan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pembahasan RAPBN di DPR tengah berlangsung, dan dalam sepekan terakhir, alat kelengkapan dewan (AKD) telah menggelar rapat pendahuluan. Ironisnya, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, instansi-instansi tersebut kompak meminta kucuran dana tambahan. Sebagian besar alasannya adalah pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.
Related Post
Namun, belum tentu semua usulan tersebut akan disetujui. Proses pembahasan akan berlanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan keputusan final baru akan diumumkan pada Oktober mendatang dalam rapat paripurna. Berikut beberapa kementerian dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran:
-
Polri: Mengusulkan kenaikan hingga Rp63,7 triliun dari pagu indikatif Rp109,6 triliun. Kenaikan ini mencapai 70 persen dari anggaran 2025 (Rp126,6 triliun), dengan prioritas untuk belanja modal (Rp45,1 triliun) guna meningkatkan operasional kepolisian dan kamtibmas.
-
Kemhan: Meminta tambahan Rp17 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp184 triliun. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai pagu indikatif dari Kemenkeu (Rp167 triliun) tidak cukup, dan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit dan belanja alutsista.
-
Kejagung: Meminta tambahan Rp18,5 triliun setelah pagu indikatifnya turun drastis 63,2 persen dari tahun sebelumnya. Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna, menyatakan kebutuhan ideal Kejagung mencapai Rp27,4 triliun.
-
Kemendagri: Meminta tambahan Rp3,1 triliun untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).
-
Kominfo: Mengusulkan tambahan Rp12,6 triliun, hampir dua kali lipat dari pagu indikatif (Rp7,75 triliun), untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan program prioritas lainnya.
-
Otorita IKN: Meminta tambahan Rp16,13 triliun untuk pembangunan tahap II IKN, sehingga total kebutuhan mencapai Rp21,1 triliun. Total anggaran yang dibutuhkan hingga 2028 mencapai Rp48,8 triliun.
-
MA: Mengusulkan tambahan Rp7,67 triliun untuk menaikkan gaji hakim, sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan hakim hingga 280 persen.
Permintaan tambahan anggaran yang signifikan dari berbagai kementerian dan lembaga ini tentu akan menjadi perdebatan sengit di parlemen. Publik pun menantikan bagaimana DPR akan menyikapi usulan-usulan tersebut dan memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien dan tepat sasaran.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar