suaramedia.id – Kementerian Sosial secara mengejutkan mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh yang ikonik, Marsinah, dan mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Usulan ini juga mencakup nama Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memicu perdebatan di berbagai kalangan.
Related Post
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyerahkan langsung berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (21/10). Saifullah menjelaskan bahwa nama-nama ini telah melalui proses pembahasan yang panjang selama beberapa tahun terakhir.
"Usulan ini adalah hasil pembahasan selama beberapa tahun. Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lama, bahkan lima atau enam tahun lalu, dan ada juga yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Ibu Marsinah," ungkap Saifullah. Proses pengusulan ini sendiri berawal dari usulan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Setelah melalui pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota, dokumen usulan diteruskan ke gubernur sebelum akhirnya sampai ke Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut. "Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya serahkan kepada Bapak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya, dewan akan membahasnya secara mendalam dan kita tunggu bersama hasilnya," imbuhnya.
Selain nama-nama kontroversial tersebut, tokoh lain yang turut diusulkan antara lain ulama kharismatik asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar sidang untuk membahas pengusulan 40 nama tersebut. Proses ini melibatkan kajian mendalam, diskusi, dan seminar yang melibatkan berbagai lembaga terkait. "Kami akan bersidang, rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," pungkas Fadli.
Penyerahan berkas usulan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta. Keputusan akhir mengenai pemberian gelar pahlawan nasional ini akan berada di tangan Presiden setelah melalui pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar