suaramedia.id – Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mengungkapkan pandangannya mengenai polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya tidak akan pernah menemukan titik temu. Menurut Ferdinand, diskusi ini terjebak dalam kebuntuan karena adanya perbedaan fundamental dalam sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pernyataan ini disampaikan Ferdinand dalam program "Rakyat Bersuara" iNews, pada Selasa (8/9/2026).
Related Post
Ferdinand memaparkan, kubu yang membela Presiden Jokowi cenderung mengarahkan argumen pada pembuktian dugaan pencemaran nama baik. Di sisi lain, pihak yang diwakili oleh Roy Suryo lebih berkonsentrasi pada validitas dan keaslian ijazah itu sendiri. "Debat ini tidak akan pernah menemukan titik temu," tegas Ferdinand. Ia menambahkan bahwa kedua isu tersebut merupakan dua pokok pidana yang berbeda secara esensial, sehingga mustahil untuk disatukan dalam satu pembahasan. "Ini sudah dua pokok pidana yang berbeda dan tidak akan pernah ketemu debatnya," lanjutnya, menggambarkan kebuntuan diskusi yang tak berujung.
Menyikapi kebuntuan ini, Ferdinand Hutahaean kemudian mengemukakan sudut pandang alternatif yang lebih mendalam, yaitu mengenai esensi dan tujuan penegakan hukum. Ia secara kritis mempertanyakan arah penanganan kasus ini: apakah hukum diarahkan untuk mengungkap kebenaran materiil yang substansial, atau justru menjadi instrumen untuk memidanakan seseorang demi menutupi fakta-fakta krusial yang tengah dicari oleh masyarakat. "Apakah hukum ini bertujuan mencari kebenaran materiil, ataukah justru diarahkan untuk memidanakan individu guna menutupi fakta yang ingin diketahui publik?" tandasnya, menyoroti dilema fundamental dalam proses hukum tersebut.
Tinggalkan komentar