SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H.Abdul Hamid Ali Munir, SH mempertanyakan fokus penanganan Covid-19 oleh Pemkab Sumenep. Pasalnya, ia mengaku tidak pernah secara resmi diajak bicara mengenai penganggaran dan fokus kegiatan penanganan Covid-19, walaupun dirinya saat ini ditunjuk sebagai wakil ketua Gugus Tugas.
“Hal yang aneh bagi saya. Karena, saya wakil ketua gugus tugas, tapi tidak pernah diajak bicara secara resmi mengenai rincian anggaran dalam kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19. Fokus kegiatannya seperti apa, saya tidak pernah diberitahu. Pernah dulu sekali diundang untuk penyelesaian masalah pelaksanaan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri ditengah pandemi ini. Setelah itu tidak pernah lagi”, ujar H. Abdul Hamid Ali Munir SH, Kepada suaramedia.id Rabu (27/05/2020).
Ia juga menyayangkan fokus dan arah kebijakan pemkab yang cenderung mengutamakan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat, sementara upaya percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan hingga saat ini tidak maksimal. Padahal menurutnya, kedua upaya itu harus dilakukan secara seimbang dan dibuat skala prioritas.
“Sekarang prioritasnya sepertinya apa. Yang nampak sekarang justru pada bantuan sosialnya. Sementara upaya pencegahannya tidak maksimal. Tidak bisa pemkab hanya sekedar melarang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mestinya pemkab memberikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat secara menyeluruh, bukan sekelompok orang saja”, ucap dia.
Politisi senior PKB ini mengakui kalau anggota DPRD banyak yang menerima permintaan masker dan hand sanitizer dari masyarakat. Sementara di DPRD tidak ada anggarannya. Bahkan ia menyatakan kalau setiap anggota DPRD hanya mendapat 50 biji saja dari Pemkab.
“Saya sebagai anggota DPRD saja sulit mengajukan apa yang menjadi permintaan masyarakat. Padahal banyak sekali warga yang datang ke kami meminta bantuan masker dan hand sanitizer. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara tiap anggota DPRD hanya diberi 50 biji saja”, ujar dia.
Hamid juga mengharapkan kejelasan kebijakan pemkab dalam upaya-upaya pencegahan penyebaran covid-19. Untuk itu, pihaknya mempersilahkan pemkab untuk melakukan pembicaraan dengan DPRD.
“Sekarang saya mau tanya, fokusnya dimana ini. Apa mau fokus bagi sembako, atau fokus dipencegahan Covid-19. Mari kita duduk bersama. Bicara kemana arahnya, apa saja kegiatannya dan berapa anggarannya. Kalau mau fokus pada pencegahan, maka pemkab harus menyediakan masker dan hand sanitizer sesuai kebutuhan masyarakat. Baru kita bicara dampak sosial ekonomi”, pungkasnya
(Msr)
