suaramedia.id – Kabar angin soal kenaikan dana reses anggota DPR RI untuk periode Oktober 2025 dibantah tegas oleh pimpinan dewan. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan bahwa tidak ada perubahan anggaran, dan dana reses tetap berada di angka Rp702 juta, sama seperti pada bulan Mei 2025.
Related Post
Isu kenaikan dana reses sempat mencuat karena adanya perubahan titik lokasi kegiatan reses. Namun, Saan menegaskan bahwa jumlah titik kegiatan tetap sama, sehingga tidak ada alasan untuk penambahan anggaran. "Karena enggak nambah titik, berarti juga enggak nambah angka," ujarnya, seperti dikutip suaramedia.id – dari Antara.
Dana reses sendiri merupakan anggaran yang dialokasikan kepada anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tugas legislator untuk mewakili kepentingan rakyat.
Saat masa reses yang berlangsung mulai 3 Oktober hingga awal November, para anggota dewan terjun langsung ke daerah pemilihan, berdialog dengan masyarakat, dan mendengarkan keluhan serta masukan dari warga. Proses ini memungkinkan DPR RI untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik di berbagai daerah.
Sebelumnya, tunjangan anggota DPR RI periode 2024-2029 sempat menjadi sorotan publik pada Agustus lalu. Tunjangan yang dianggap terlalu besar dinilai tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan dalam mewakili rakyat.
Menanggapi tuntutan masyarakat, DPR RI telah mengambil sejumlah langkah, termasuk menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025 dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025. DPR juga berencana memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota dewan, seperti biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Saat ini, anggota DPR RI menerima gaji bersih sekitar Rp65 juta per bulan. Namun, angka ini masih dianggap terlalu besar oleh sebagian masyarakat.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar