suaramedia.id – Peran kekuatan laut dalam kancah politik global semakin tak terbantahkan. Bukan hanya sebagai alat pertahanan militer, armada angkatan laut kini menjelma menjadi instrumen diplomasi yang dinamis, mampu membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini ditegaskan oleh Salim, Ketua Dewan Pakar Komunitas Pemuda Pemerhati Maritim Indonesia (KPPMPI) sekaligus Kandidat Doktor Universitas Airlangga, yang menyoroti bagaimana daya maritim menjadi kunci dalam statecraft kontemporer.
Related Post
Salim menjelaskan, peristiwa global terkini, seperti pengerahan kekuatan maritim Amerika Serikat di Venezuela atau praktik "diplomasi kapal perang" di perairan Timur Tengah, menunjukkan bahwa angkatan laut memiliki fungsi ganda. Ia bukan sekadar kekuatan tempur, melainkan juga alat penekan politik dan pengaruh. Mengacu pada pandangan K. Booth dalam karyanya Navies and Foreign Policy serta teori sea power Alfred Thayer Mahan, kehadiran armada yang mumpuni mampu menciptakan pengaruh politik signifikan. Ini dicapai melalui kendali jalur komunikasi laut, kemampuan proyeksi kekuatan, serta legitimasi strategis di mata aktor regional dan global.
Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan posisi geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional, implikasi dari filosofi ini sangat jelas. Filosofi pertempuran modern menekankan beberapa prinsip krusial: superioritas informasi melalui network-centric warfare, sistem pencegahan berlapis (layered deterrence), penguasaan ruang maritim vital (sea control), serta kapasitas respons cepat untuk operasi hibrida. Operasi ini mencakup penegakan hukum di laut, perlindungan ekonomi maritim, hingga misi bantuan kemanusiaan. Kombinasi kapabilitas ini menjadikan angkatan laut sebagai garda terdepan dalam menjaga kepentingan nasional, melindungi sumber daya, mengamankan jalur perdagangan vital, dan menegakkan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta perairan teritorial.
Pendekatan yang diusung Booth dan Mahan, berpadu dengan filosofi modern, mengarah pada satu kesimpulan praktis: Indonesia wajib memperkuat kapasitas maritimnya. Penguatan ini bukan hanya untuk mempertahankan teritorial semata, melainkan juga untuk memainkan peran diplomatik yang aktif dalam tatanan regional dan global yang semakin berpusat pada laut. Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) memiliki fungsi multidimensional yang diatur tegas oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi ini menetapkan tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam kerangka ini, peran ALRI melampaui sekadar kemampuan tempur; ia adalah instrumen utama kebijakan maritim, ujung tombak operasional diplomasi dan kedaulatan bangsa, penegak hukum di laut, penyelenggara keamanan jalur transportasi laut, serta pelaksana bantuan kemanusiaan dan pertolongan di laut.
Dari perspektif diplomasi angkatan laut (naval diplomacy), kapal perang bukan hanya senjata, melainkan juga alat pengaruh yang kompleks. Ia menggabungkan dimensi power (kemampuan militer nyata), influence (daya tarik dan tekanan politik melalui kehadiran), asset (nilai strategis sebagai simbol kapasitas negara), dan liability (biaya politik, finansial, dan risiko eskalasi jika digunakan tanpa kebijakan yang matang). Sebagai instrumen diplomasi, kapal perang dapat menjalankan serangkaian taktik. Ini termasuk kunjungan kenegaraan dan pangkalan yang membangun goodwill serta jaringan kerja sama; patroli bersama dan latihan multinasional yang memperkuat interoperabilitas dan deterrence kolektif; operasi pengawalan perdagangan dan interdiksi yang menunjukkan kemampuan protektif terhadap kepentingan ekonomi; serta penempatan simbolik di perairan sensitif untuk memberi sinyal politis tanpa memicu konfrontasi militer terbuka. Taktik-taktik ini didukung oleh pendekatan modern seperti operasi jaringan informasi (network-centric operations) untuk superioritas intelijen, penggunaan platform hibrida (kapal permukaan, kapal selam, dan pesawat maritim) untuk fleksibilitas misi, dan penerapan aturan bertahap dalam eskalasi guna mengelola risiko politik dan militer secara efektif.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar