suaramedia.id – Sidang praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dua aktivis, Syahdan Husein dan Muzaffar Salim, dalam kasus dugaan penghasutan, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). Melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), keduanya meminta majelis hakim untuk membatalkan status tersangka yang disematkan kepada mereka.
Related Post
Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Syahdan mengungkapkan bahwa kliennya tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. "Setelah penangkapan di Bali, pemohon langsung dibawa ke Jakarta tanpa akses ke keluarga dan penasihat hukum. Pada 2 September 2025, termohon (Polda Metro Jaya) secara sepihak mengumumkan pemohon sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa dan status hukumnya belum jelas," tegas kuasa hukum dalam persidangan.
Kuasa hukum juga menyoroti bahwa penetapan tersangka tersebut dinilai tidak memenuhi unsur dua alat bukti yang cukup dan sah sesuai ketentuan hukum. Atas dasar tersebut, mereka meminta majelis hakim untuk menyatakan penetapan tersangka Syahdan tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penghentian penyidikan dan pembebasan Syahdan dari tahanan.
Senada dengan itu, dalam sidang terpisah, tim kuasa hukum Muzaffar juga menyatakan bahwa kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Mereka berpendapat penetapan tersangka terhadap Muzaffar cacat hukum karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang memadai. Mereka pun meminta majelis hakim untuk menyatakan proses penetapan tersangka Muzaffar tidak sah dan batal demi hukum, serta menyatakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap Muzaffar tidak sah.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan terkait gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Keenam tersangka tersebut termasuk Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan beberapa admin media sosial lainnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar