suaramedia.id – Indonesia kini tengah memacu langkah menuju era pemerintahan digital yang terintegrasi. Namun, perjalanan ini bukan sekadar urusan teknologi semata, melainkan juga tantangan besar dalam membangun komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik. Ardi Arupa Kewangga, seorang Pranata Humas Pertama BSSN sekaligus Praktisi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, menyoroti pentingnya Indonesia belajar dari strategi komunikasi transformasi digital yang telah sukses diterapkan oleh negara-negara maju seperti Singapura dan Estonia.
Related Post
Langkah strategis Indonesia telah dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, yang menjadi tonggak penting dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Regulasi ini secara tegas menggarisbawahi prinsip integrasi dan interoperabilitas, guna menghindari pengembangan layanan digital pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Sejalan dengan arah ini, Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026 juga menekankan perlunya efisiensi, agar pemerintah tidak lagi memiliki banyak aplikasi yang tidak saling terhubung, dan masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan data yang sama.
Namun, proses transformasi ini jauh dari kata sederhana. Pemerintahan digital tidak akan berhasil hanya dengan meluncurkan aplikasi atau memindahkan layanan ke platform daring. Keberhasilan sejati baru akan terasa ketika teknologi mampu mengubah fundamental cara kerja pemerintah dan secara signifikan mempermudah kehidupan masyarakat. Di sinilah titik krusial pertemuan antara teknologi dan komunikasi. Bagaimana meyakinkan aparatur negara untuk mengadopsi cara kerja baru? Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat agar mau menggunakan layanan digital yang baru diluncurkan? Dan yang tak kalah penting, bagaimana menjelaskan kepada warga bahwa data pribadi mereka akan digunakan secara aman dan bertanggung jawab?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental ini, sangat relevan untuk menilik pengalaman negara-negara yang telah lebih dulu maju dalam transformasi digital. Bukan semata-mata untuk meniru teknologinya, melainkan untuk memahami aspek yang seringkali terabaikan: bagaimana para pemimpin mereka merangkai narasi perubahan yang mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa.
Singapura: Berawal dari Manusia, Bukan Teknologi
Pada 24 November 2014, Perdana Menteri Singapura kala itu, Lee Hsien Loong, meluncurkan visi ambisius "Smart Nation." Alih-alih terjebak dalam jargon teknis tentang infrastruktur, sensor, atau jaringan digital, Lee memilih pesan yang jauh lebih sederhana dan berpusat pada manusia. Ia menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan membuat masyarakat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. "Smart Nation" digambarkan sebagai sebuah negara di mana teknologi membuka peluang bagi semua, memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang lebih bermakna.
Pendekatan komunikasi ini menunjukkan pergeseran paradigma yang krusial: teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan manusia. Secara komunikasi, strategi ini jauh lebih efektif. Bayangkan dua pesan: "pemerintah sedang membangun sistem digital terintegrasi" dibandingkan dengan "pemerintah menggunakan teknologi agar hidup masyarakat menjadi lebih mudah." Pesan kedua jauh lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari dan lebih mudah diterima. Pelajaran utama dari Singapura adalah: masyarakat tidak perlu dibuat kagum pada kecanggihan teknologi, yang terpenting adalah membuat mereka memahami untuk apa teknologi itu digunakan dalam kehidupan mereka.
Estonia: Kepercayaan sebagai Infrastruktur Tak Terlihat
Jika Singapura menawarkan narasi tentang kehidupan yang lebih baik, Estonia membangun ceritanya di atas fondasi yang berbeda: kepercayaan. Setelah kembali merdeka pada tahun 1991, Estonia secara bertahap merajut identitas digitalnya, membangun sistem elektronik, pertukaran data, pajak daring, serta berbagai layanan digital lainnya. Perjalanan panjang ini melibatkan berbagai pemerintahan yang berkesinambungan.
Salah satu tokoh kunci yang aktif mengkomunikasikan identitas digital Estonia adalah Toomas Hendrik Ilves, Presiden Estonia periode 2006–2016. Dalam pidatonya di Georgetown University pada 2016, Ilves mengenang perannya dalam mendorong fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai "e-Estonia." Nama "e-Estonia" pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar program; digitalisasi telah menjadi bagian integral dari cara Estonia menjelaskan dirinya kepada dunia.
Pada Maret 2026, Presiden Estonia Alar Karis menegaskan bahwa perjalanan digital negaranya adalah hasil dari pilihan politik bertahun-tahun, disiplin institusional, dan pembangunan kepercayaan yang kokoh antara negara dan warganya. Menurut Karis, negara digital yang kuat tidak hanya terbentuk dari aplikasi, tetapi juga dari tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan pengurangan duplikasi. Prinsip ini terwujud dalam konsep "once-only," di mana warga idealnya hanya perlu memberikan suatu data satu kali; instansi pemerintah lainnya kemudian dapat menggunakan kembali data tersebut secara aman sesuai kewenangannya. Ekosistem digital Estonia juga memberikan transparansi penuh kepada warga mengenai penggunaan data mereka.
Pelajaran dari Estonia sederhana namun sangat vital. Ketika pelayanan publik semakin beralih ke ranah digital, warga semakin banyak menyerahkan informasi pribadi mereka kepada sistem. Oleh karena itu, sebuah negara digital membutuhkan infrastruktur yang tidak terlihat seperti kabel atau server, melainkan infrastruktur berupa kepercayaan. Masyarakat akan menggunakan teknologi jika mereka percaya bahwa sistem bekerja dengan baik, data mereka terlindungi, dan pemerintah menggunakannya sesuai aturan yang berlaku.
Pembelajaran dari Singapura dan Estonia ini memberikan panduan berharga bagi Indonesia. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada strategi komunikasi yang cerdas, berpusat pada manusia, dan mampu membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, proses menuju pemerintahan digital di Indonesia dapat berjalan mulus, didukung oleh partisipasi aktif dan kepercayaan penuh dari seluruh elemen bangsa, seperti yang ditekankan oleh Ardi Arupa Kewangga.
Tinggalkan komentar