suaramedia.id – Tim Advokasi untuk Demokrasi bergerak cepat mengajukan penangguhan penahanan terhadap empat aktivis, Delpedro Marhaen, Khariq Anhar, Syahdan Husein, dan Muzaffar Salim. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan terkait aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Permohonan penangguhan tersebut diajukan pada Jumat (5/9), disampaikan Ma’ruf Bajammal di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (6/9).
Related Post
Hingga kini, belum ada respons resmi dari Polda Metro Jaya terkait permohonan tersebut. "Sudah diterima, tetapi belum ada respons terkait penangguhan, apakah dikabulkan atau tidak," ujar Ma’ruf. Ia mempertanyakan urgensi penahanan keempat aktivis tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi meng kriminalisasi aktivis. "Penahanan hanya akan membuat penuh rumah tahanan," tegasnya.
Ma’ruf menekankan bahwa kliennya merupakan individu yang berkontribusi pada kemajuan bangsa dan tidak memiliki niat untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Kasus ini, menurutnya, berbau politis dan rentan terhadap kriminalisasi terhadap aktivis.
Selain penangguhan penahanan, Tim Advokasi juga mempertimbangkan langkah hukum lain, termasuk praperadilan. "Segera, tapi kita masih mempertimbangkan," kata Ma’ruf.
Keempat aktivis tersebut merupakan bagian dari 43 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya terkait aksi perusakan dalam demonstrasi 25-31 Agustus lalu. Mereka diduga menyebarkan ajakan merusak melalui media sosial dan selebaran, bahkan memanfaatkan influencer untuk memotivasi aksi tersebut. Delpedro Marhaen, misalnya, adalah Direktur Lokataru Foundation dan admin akun Instagram @lokataru_foundation. Tiga aktivis lainnya juga diketahui sebagai admin akun media sosial yang aktif. (mnf/dmi)
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar