suaramedia.id – Kunjungan bersejarah mantan Presiden AS Donald J. Trump ke Beijing, yang turut membawa serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah menarik perhatian publik. Pasalnya, Rubio dikenal sebagai kritikus vokal China dan telah dikenai sanksi cekal sejak 2020. Analis Ichsanuddin Noorsy menilai insiden ini sebagai ilustrasi konkret dari "Thucydides Trap" dan dinamika antinomi yang kompleks antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Noorsy menyoroti bagaimana kehadiran Rubio, yang sebelumnya diisukan akan ditolak, menjadi titik fokus utama. Rubio adalah arsitek utama undang-undang sanksi HAM terhadap China, khususnya terkait isu minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan pengekangan demokrasi di Hong Kong. Ia juga dikenal sebagai pendukung teguh Taiwan dan sosok yang percaya diri akan dominasi dolar AS, meskipun perannya kini mulai tergerus di kancah global.
Secara mengejutkan, Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, tidak membantah keikutsertaan Rubio dalam rombongan Trump. Namun, terungkap bahwa China menggunakan taktik administratif yang cerdik. Nama belakang Rubio dalam sistem keimigrasian China diubah menjadi "Lu Biao". Ini merupakan sinyal tersirat bahwa sistem imigrasi China sengaja menciptakan celah, memungkinkan fisik orang yang sama masuk dengan memanfaatkan perbedaan ejaan nama Mandarin. Di atas kertas, Marco Rubio masih dicekal; namun di meja perundingan, ia duduk bersama.
Menurut Noorsy, tindakan China ini adalah strategi pragmatis untuk menjaga saluran komunikasi langsung tetap terbuka, terutama guna meredam potensi kesalahpahaman yang dapat berujung pada eskalasi militer. Dengan memfasilitasi masuknya Rubio melalui manipulasi nama, Presiden Xi Jinping memastikan dialog tetap berlangsung, bahkan dengan pihak yang paling kritis sekalipun. Ini adalah langkah strategis Xi untuk menghindari "jebakan" benturan besar yang sulit dihindari.
Hubungan AS-China memang telah lama diwarnai tarik-ulur yang kompleks sejak kekalahan industri manufaktur AS pada Juli 2008. Ichsanuddin Noorsy menjelaskan bahwa antinomi ini terlihat jelas dalam isu pasokan tanah jarang, di mana AS sangat bergantung pada China. Namun, dalam soal chip industri IT strategis, AS justru menolak permintaan China dan melarang ekspor ke sana. Konflik ini telah berkembang melampaui perang manufaktur, merambah ke perang nilai tukar, perang industri IT, perang sistem ekonomi, hingga perang militer terselubung dan perebutan legitimasi global. Seperti yang ditulis Mark Leonard pada 2015, ini adalah "perang saling terhubungkan" (interconnectivity war).
Legitimasi AS sendiri, lanjut Noorsy, semakin tergerus di mata dunia. Hal ini terutama terjadi setelah dukungannya terhadap Benjamin Netanyahu yang mendapat vonis dari Mahkamah Internasional (ICJ), serta menurunnya penggunaan dolar AS sebagai mata uang dominan. Pengaruh America Israel Public Affair Committee (AIPAC) dianggap memainkan peran sentral dalam kedekatan Washington dan Tel Aviv.
Mengingat kembali satu dekade lalu, pada 2016, Presiden ke-44 Barack H. Obama juga pernah menyambangi Hangzhou, China, dalam rangka KTT G20 dan pertemuan bilateral. Bahkan pada November 2011, Obama sempat menyatakan kekesalannya pada Presiden China Hu Jintao menjelang KTT East Asia Summit di Bali, dan menegur Menlu Indonesia Marty Natalegawa terkait penempatan pasukan AS di Australia yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan.
Kunjungan Trump kali ini, dengan segala dramanya, menjadi cerminan dari kompleksitas hubungan AS-China. Di satu sisi, ketegangan mendalam dan sanksi masih membayangi; di sisi lain, ada upaya pragmatis untuk menjaga dialog demi menghindari konflik yang lebih besar. China, melalui "taktik administratif" Rubio, menunjukkan kemampuannya untuk bermain di ranah diplomasi yang halus, memastikan bahwa meskipun ada catatan buruk, komunikasi tetap terbuka.
Tinggalkan komentar