suaramedia.id – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, melontarkan pandangan mengejutkan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Menurutnya, angka ideal untuk ambang batas tersebut seharusnya adalah nol persen. Pernyataan ini disampaikan Hadar dalam sebuah wawancara pada Sabtu (23/5/2026), di mana ia menekankan pentingnya bagi para pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan secara serius putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan ketentuan ini.
Related Post
Hadar menjelaskan bahwa sistem ambang batas yang diterapkan saat ini secara konsisten menyebabkan hilangnya representasi suara pemilih dalam setiap gelaran pemilihan umum. Suara-suara yang telah diberikan oleh rakyat, meskipun sah, seringkali tidak dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen karena partai politik yang dipilih gagal mencapai persentase minimum yang ditetapkan. Fenomena ini, menurut Hadar, mencederai prinsip demokrasi di mana setiap suara seharusnya memiliki nilai dan peluang untuk diwakili.
"Jika kita berbicara tentang idealisme dalam sistem pemilu, ambang batas seharusnya nol persen. Saya berpendapat bahwa pertimbangan mendalam dari Mahkamah Konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam revisi aturan ini," ujar Hadar. Ia menegaskan bahwa banyaknya suara rakyat yang terbuang sia-sia merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan.
Untuk mengatasi masalah hilangnya suara rakyat dan memastikan representasi yang lebih inklusif di lembaga legislatif, Hadar Nafis Gumay mengusulkan perlunya perubahan fundamental pada model penyelenggaraan pemilu. Reformasi sistem ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih memiliki kesempatan yang adil untuk diwakilkan di parlemen, tanpa terhalang oleh batasan persentase yang dapat mengeliminasi partisipasi politik. Dengan demikian, parlemen akan menjadi cerminan yang lebih akurat dari kehendak dan keberagaman masyarakat Indonesia.
Tinggalkan komentar