suaramedia.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkup publik. Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi ancaman serangan siber yang berpotensi menyasar situs serta layanan digital milik pemerintah.
Meski hingga saat ini kebenaran ancaman tersebut belum dapat terverifikasi secara mutlak, Kemkomdigi memilih untuk mengambil langkah preventif yang agresif. Hal ini dilakukan guna memastikan stabilitas dan keberlangsungan layanan publik digital agar tidak lumpuh akibat serangan yang tidak diinginkan.
"Kami tidak boleh menutup mata terhadap potensi risiko ini. Oleh karena itu, seluruh instansi diminta memperketat pengamanan sistem, memperkuat pengawasan jaringan, serta memastikan kesiapan tim dalam menangani insiden jika ditemukan indikasi serangan," tegas Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menindaklanjuti Security Advisory yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi bergerak cepat dengan menerbitkan tiga surat imbauan resmi pada 9 November 2026.
Ketiga surat tersebut ditujukan secara spesifik kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, para pejabat pengelola nama domain di tingkat kementerian/lembaga/daerah, serta seluruh PSE di sektor publik.
Poin utama dalam imbauan tersebut menekankan pada penguatan sistem keamanan, peningkatan intensitas pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan celah kerentanan (vulnerability assessment), hingga koordinasi cepat dalam penanganan insiden keamanan siber.
Informasi mengenai dugaan ancaman ini sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar tersebut disebut-sebut sebagai bentuk resistensi atau penolakan terhadap kebijakan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Berdasarkan laporan dari Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia di bawah BSSN, meskipun keaslian ancaman maupun kapabilitas pelaku serangan belum terkonfirmasi sepenuhnya, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi melindungi data dan layanan negara.
Tinggalkan komentar