suaramedia.id – Persidangan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 memasuki babak baru. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), seorang pakar hukum memberikan penjelasan krusial mengenai batasan uang yang dapat dikategorikan sebagai aset negara.
Related Post
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Dian Puji Nugraha Simatupang, hadir sebagai saksi ahli untuk membedah ruang lingkup keuangan negara. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Ni Kadek Susantiani, Dian memaparkan parameter hukum yang menentukan apakah suatu dana masuk dalam ranah keuangan negara atau tidak.
Menurut Dian, terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur dalam menentukan status keuangan negara. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan erat dalam mekanisme tata kelola keuangan publik.
"Secara teori, ada tiga kata kunci, Yang Mulia. Pertama, jika dana tersebut dikelola melalui mekanisme APBN. Kedua, diatur oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Dan ketiga, seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN," ujar Dian dalam keterangannya sebagaimana dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, pakar yang juga menjabat sebagai Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI ini menjelaskan bahwa secara filosofis, keuangan negara merupakan instrumen vital bagi negara untuk mencapai tujuan bernegara. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.
Dian menekankan bahwa implementasi dari tujuan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penjelasan ini menjadi sangat penting dalam persidangan guna memperjelas apakah pengelolaan kuota haji tambahan tersebut bersinggungan dengan penggunaan dana negara atau tidak.
Tinggalkan komentar