suaramedia.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang institusi kepolisian akhirnya mencapai titik terang. Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Irjen Ahrie Sonta. Dalam putusan sidang etik tersebut, perwira tinggi polisi ini dinyatakan dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri.
Related Post
Keputusan tegas ini disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Propam Polri pada Selasa (10/11/2026). Johnny menegaskan bahwa tindakan yang melibatkan Ahrie Sonta dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang mencederai marwah institusi.
"Terhadap terduga pelanggar AS, telah diputuskan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri karena perilaku yang dianggap sebagai perbuatan tercela," ungkap Irjen Johnny kepada awak media.
Skandal ini bermula dari penyelidikan mendalam oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan sejumlah petinggi di tubuh kepolisian.
Berdasarkan hasil penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan beberapa nama sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. Selain Listyo Sigit Prabowo, penyidik juga menyeret tiga jenderal lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta (yang kini telah dipecat), Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Hingga saat ini, proses hukum terkait kasus penyadapan tersebut masih terus berjalan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain.
Tinggalkan komentar