suaramedia.id – Sorotan tajam publik terhadap tunjangan anggota DPR RI periode 2024-2029 berbuah manis. Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar resmi menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan tersebut. Sebelumnya, gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia menyoroti besarnya tunjangan yang diterima para wakil rakyat. Desakan untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan, semakin menguat.
Related Post
Fraksi PDI Perjuangan menjadi yang pertama bersuara, mengusulkan penghentian tunjangan perumahan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepatutan dan empati di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Gerindra dan PAN pun turut menyuarakan dukungan terhadap peninjauan menyeluruh atas seluruh tunjangan anggota DPR RI.
Ahmad Sahroni, Sekretaris Fraksi Partai NasDem, tegas menyatakan, "Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," ujarnya seperti dikutip suaramedia.id, Sabtu (30/8). Lebih lanjut, Sahroni menegaskan komitmennya untuk mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan kepada masyarakat, sebuah langkah yang ia sebut sebagai kewajiban.
Senada dengan NasDem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapan partainya untuk menjalani evaluasi. Namun, ia juga menekankan pentingnya sikap introspeksi diri para anggota DPR ke depannya. "Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri," tegas Sarmuji, seperti dikutip dari suaramedia.id.
Said Abdullah dari Fraksi PDIP sebelumnya telah menekankan perlunya DPR untuk mengukur diri dan menunjukkan empati terhadap kesulitan rakyat. Ia menambahkan bahwa ukuran utama keberhasilan bukan hanya kesepakatan antar fraksi, tetapi juga kemampuan DPR untuk memahami kondisi masyarakat yang mayoritasnya hidup pas-pasan. Dengan demikian, evaluasi total tunjangan DPR RI kini mendapat dukungan luas dari berbagai fraksi, menandakan adanya komitmen untuk merespon aspirasi publik.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar