suaramedia.id – Sebuah kebijakan kontroversial baru saja mengguncang dunia sains internasional. Pada 29 September 2026, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengeluarkan Executive Order yang menghapus istilah Artificial Intelligence (AI) dan menggantinya dengan Super Intelligence (SI) dalam seluruh kebijakan eksekutifnya.
Related Post
Langkah ini diambil dengan alasan yang dianggap sangat dangkal oleh banyak pihak. Trump berargumen bahwa penggunaan kata "artificial" (buatan) memberikan kesan bahwa teknologi tersebut adalah sesuatu yang "palsu" atau tidak nyata. Namun, para ahli menilai di balik retorika nasionalisme teknologi ini, terdapat manuver politik yang berisiko tinggi mengaburkan fakta ilmiah.
Komunitas sains global bereaksi keras terhadap kebijakan ini. Banyak yang menganggap langkah tersebut sebagai sebuah "lelucon gelap". Tokoh legendaris yang dijuluki sebagai "Godfather of AI", Geoffrey Hinton, memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap esensi kecerdasan buatan maupun konsep Superintelligence.
Secara akademis, merujuk pada pemikiran filsuf Nick Bostrom, istilah Superintelligence bukanlah sekadar jargon pemasaran atau alat kampanye. Dalam diskursus ilmiah, Superintelligence merujuk pada tingkat kecerdasan kognitif yang secara absolut melampaui seluruh spektrum kemampuan akal manusia. Mengganti nama AI menjadi SI tanpa landasan teknis yang kuat dianggap sebagai penyimpangan logika.
Muncul pertanyaan besar mengenai arah kebijakan Amerika Serikat. Padahal, AS memiliki deretan ilmuwan AI kelas dunia seperti Fei-Fei Li dan Andrew Ng yang sangat mumpuni. Namun, dalam pengambilan keputusan strategis ini, Presiden Trump justru tampak lebih condong mendengarkan suara para pengusaha teknologi (AI Entrepreneur) dibandingkan para ilmuwan (AI Scientist).
Fenomena ini mempertegas dominasi ekosistem bisnis di Silicon Valley yang seolah telah memegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah masa depan teknologi negara. Alih-alih mengikuti koridor sains, kebijakan ini justru terlihat sebagai upaya branding politik yang berisiko menyesatkan pemahaman publik terhadap realitas teknologi yang sebenarnya.
Tinggalkan komentar