suaramedia.id – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mengakui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik belum sempurna. Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Senin (25/8). Agus menjelaskan, Polri tengah berupaya menyempurnakan beberapa aspek ETLE agar penerapannya lebih efektif dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Related Post
"Kami sedang mengkaji perbedaan barang bukti fisik dan digital, serta syarat formil agar penegakan hukum berbasis ETLE memiliki legitimasi yang kuat," ungkap Agus. Ia menambahkan, masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan pengamat transportasi, sangat dibutuhkan dalam proses penyempurnaan ini. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.
"Kebijakan Korlantas harus lahir dari saran masyarakat, akademisi, maupun pengamat. Transformasi organisasi dan transformasi operasional menjadi kunci agar kehadiran Korlantas benar-benar dirasakan publik," tegasnya.
Selain masalah ETLE, Agus juga menyoroti angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan. Ia mencontohkan, selama Operasi Patuh Jaya yang berlangsung 17 hari, tingkat fatalitas kecelakaan turun 51 persen, sementara jumlah kecelakaan berkurang sekitar 30 persen. Namun, Agus menekankan perlunya tindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan untuk menekan angka kecelakaan lebih signifikan.
"Negara harus berani bersikap, termasuk menertibkan kendaraan over dimensi dan overload agar dampak penurunan kecelakaan semakin signifikan," tuturnya.
Agus menyadari bahwa menekan angka kecelakaan lalu lintas merupakan pekerjaan besar yang tak bisa dilakukan Polri sendirian. Ia berharap adanya sinergi lintas sektor, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta peran aktif masyarakat untuk mencapai keselamatan dan pelayanan lalu lintas yang optimal.
"Kami butuh sinergi seluruh stakeholder, mulai dari Kementerian Perhubungan, PU hingga masyarakat. Semua demi keselamatan dan pelayanan terbaik," tutupnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar