suaramedia.id – Kementerian Sosial (Kemensos) memasang target ambisius: angka kemiskinan di Indonesia di bawah 5 persen pada akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto di 2029. Wamensos Agus Jabo mengungkapkan hal tersebut di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Rabu (23/4). Untuk mencapai target tersebut, Kemensos tak berjalan sendiri. Kolaborasi dengan kementerian lain, lembaga terkait, dan bahkan perguruan tinggi menjadi kunci strategi.
Related Post
"Target kemiskinan di 2029 harus di bawah 5 persen. Kemensos butuh kolaborasi; dengan kementerian lain, lembaga lain, dan juga kampus," tegas Agus Jabo. Lebih lanjut, ia menyebutkan target lain yang tak kalah menantang: penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2026. Saat ini, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai 3,17 juta jiwa.
"Presiden meminta kemiskinan ekstrem, sekitar 3,17 juta jiwa, tuntas di 2026," lanjutnya. Agus Jabo melihat potensi besar dari lembaga pengabdian masyarakat di perguruan tinggi dan desa binaan yang dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kemandirian masyarakat agar tak terus bergantung pada bantuan sosial.
"Kita ingin masyarakat mandiri dan sejahtera, bukan hanya mengandalkan bansos," ujarnya. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui suaramedia.id, Banten termasuk delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada 2025. Untuk mengatasi hal ini, Kemensos telah meluncurkan program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat bahkan dirancang sebagai boarding school untuk mencetak agen perubahan di masyarakat.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS (sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025) sebagai indikator kemiskinan. BPS membagi masyarakat dalam desil; kemiskinan ekstrem ditandai pengeluaran individu kurang dari Rp400.000 per bulan, sementara kemiskinan di bawah Rp600.000.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar