suaramedia.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, secara tegas menyoroti permasalahan kurangnya empati yang ditunjukkan oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) terhadap pasien BPJS Kesehatan. Isu ini belakangan memang santer menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Puan menekankan pentingnya sikap empati dari para nakes dalam memberikan pelayanan.
Related Post
"Pelayanan kesehatan tidak boleh sedikit pun kehilangan nilai empati, sebab hal ini berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan dan fondasi sistem pelayanan publik," ujar Puan dalam keterangan resminya pada Jumat (7/8/2026). Ia menambahkan, "Setiap tenaga kesehatan wajib menunjukkan empati kepada seluruh pasien, tanpa terkecuali bagi mereka yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan."
Lebih lanjut, Puan juga menyoroti berbagai keluhan yang disampaikan oleh pasien terkait kualitas pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di tingkat nasional.
"Insiden-insiden seperti ini harus menjadi pembelajaran berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien BPJS," tegas Puan. Ia menekankan, "Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun pasien yang merasa diabaikan atau ditinggalkan dalam proses perawatan."
Puan mengamati bahwa serangkaian kejadian, mulai dari keluhan pasien mengenai lambatnya penanganan di rumah sakit, munculnya komentar bernada perundungan (bullying) dari oknum nakes di media sosial, hingga kasus meninggalnya pasien, bukan lagi sekadar masalah pelayanan di satu fasilitas kesehatan atau perilaku personal. Menurutnya, ini adalah cerminan masalah yang lebih dalam.
"Fenomena ini menyentuh inti paling fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan kita, yakni kepercayaan masyarakat bahwa Negara akan selalu hadir dan memberikan perlindungan saat seseorang berada dalam kondisi paling rentan," pungkas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.
Tinggalkan komentar