suaramedia.id – Gelombang kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hakim, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu reaksi keras dari parlemen. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menanggulangi insiden serupa di masa mendatang. Desakan ini muncul menyusul peningkatan kasus keracunan yang disinyalir berkaitan dengan tata kelola program makanan.
Related Post
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas serangkaian insiden keracunan yang terus meningkat belakangan ini. Ia menekankan pentingnya penanganan cepat dan komprehensif bagi para korban, termasuk jaminan pembiayaan perawatan medis yang ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) atau lembaga terkait. "Kejadian keracunan ini terang menunjukkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih memerlukan perbaikan serius," ujar Yahya, merujuk pada upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kepala BGN yang baru, namun dinilai belum menyentuh seluruh aspek pengelolaan dapur di berbagai lokasi.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut mendesak BGN untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengungkap akar masalah penyebab keracunan, sekaligus merumuskan perbaikan tata kelola program secara detail dan terperinci. Yahya mengapresiasi langkah cepat BGN yang telah menutup sementara dapur penyebab keracunan dan mencopot kepala dapurnya. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut harus diikuti dengan evaluasi komprehensif terhadap sistem tata kelola, mekanisme pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dapur.
Menurut Yahya, sebagian besar kasus keracunan seringkali berakar dari kelalaian dalam pengelolaan makanan, yang merupakan tanggung jawab utama kepala dapur. Oleh karena itu, ia meminta BGN untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para kepala dapur, menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
"Saya meminta BGN untuk memperketat pengawasan secara berkala dan presisi terhadap setiap dapur yang terlibat dalam program ini," tegas Yahya. Ia mengusulkan pembentukan Satgas MBG yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga perwakilan orang tua murid. Yahya menambahkan, masih terjadinya kasus keracunan merupakan indikasi jelas adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan oleh BGN selama ini.
Tinggalkan komentar