suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) yang krusial di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (23/7/2026). Pertemuan ini disinyalir kuat membahas program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah menjadi sorotan publik.
Related Post
Dari pantauan suaramedia.id, deretan menteri Kabinet Merah Putih mulai memadati Istana sejak siang hari, mengindikasikan pentingnya agenda yang akan dibahas. Para menteri koordinator tampak hadir lengkap, meliputi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas); serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Tak ketinggalan, sejumlah menteri teknis dan kepala lembaga penting juga terlihat. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat tiba di Kompleks Istana, mengakui belum menerima detail pasti agenda ratas. Meski demikian, ia menegaskan telah mempersiapkan berbagai materi pembahasan, terutama yang berkaitan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan bahwa KDMP menjadi topik sentral dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, program KDMP sempat menjadi perbincangan hangat menyusul isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah mengingatkan potensi kerawanan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek-proyek berskala besar seperti KDMP. Hal ini tentu menambah urgensi pembahasan program tersebut di tingkat kepresidenan, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah.
Tinggalkan komentar