suaramedia.id – JAKARTA – Sebuah survei terbaru dari Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mengantongi modal kepercayaan publik yang signifikan, mencapai 63,2 persen. Angka ini menjadi landasan kuat bagi mereka untuk segera membenahi sektor hukum dan pemberantasan korupsi, dua area krusial yang masih mencatat tingkat kepuasan rendah dan mendesak perhatian serius dari pemerintah.
Related Post
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menekankan bahwa meskipun kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru cukup tinggi, terdapat pekerjaan rumah besar di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut Hanta, kedua sektor ini menjadi sorotan utama karena tingkat kepuasan publik yang masih jauh di bawah ekspektasi, dengan hanya 44,8 persen untuk penegakan hukum dan 46,6 persen untuk pemberantasan korupsi.
"Rendahnya tingkat kepuasan publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, memerlukan langkah strategis nyata dari Presiden Prabowo, yang telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat sebagai pemimpin nasional," tegas Hanta dalam rilis survei bertajuk ‘Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran’ yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking TV baru-baru ini.
Lebih lanjut, Hanta Yuda menyoroti peran strategis Presiden dalam memastikan tidak adanya konflik antarpenegak hukum maupun antar-institusi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Ketegasan dari pucuk pimpinan negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kewibawaan dan memastikan setiap institusi hukum berfungsi sebagaimana mestinya.
"Presiden tidak boleh menoleransi benturan antar-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi, yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum," pungkasnya. Ini menjadi kunci untuk membangun kembali integritas dan kepercayaan publik yang berkelanjutan.
Tinggalkan komentar