suaramedia.id – PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan penuh dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mengkhawatirkan di Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam sebuah rapat singkat yang dipimpinnya langsung di Kalbar pada Sabtu (22/8/2026), Prabowo mengeluarkan instruksi tegas untuk mempercepat dan memperkuat upaya pemadaman serta pencegahan. Langkah-langkah darurat ini mencakup pengerahan ribuan personel TNI dan armada udara.
Related Post
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkini mengenai kondisi karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Ia menekankan pentingnya respons yang cepat, terkoordinasi, dan pelaksanaan langsung di lapangan tanpa tunda. "Presiden juga menekankan agar Pemerintah Daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang," demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan akun @sekretariat.kabinet pada hari yang sama.
Sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih masif, Prabowo memerintahkan penambahan sekitar 1.500 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasukan yang setara dengan tiga batalyon ini akan didatangkan dari luar Pulau Kalimantan dan dijadwalkan mulai diterjunkan ke lokasi-lokasi rawan api sejak Minggu (23/8/2026) pagi. Selain itu, untuk mempercepat pemadaman dari udara, Presiden juga menginstruksikan pengerahan hingga enam unit helikopter water bombing.
Tidak hanya memperkuat dari segi personel dan peralatan udara, Prabowo juga meminta agar seluruh aparat di lapangan memperintensifkan upaya pemadaman titik-titik api yang masih aktif. Penekanan diberikan pada koordinasi yang solid antara TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat setempat untuk memastikan setiap hotspot dapat ditangani dengan cepat dan efektif.
Instruksi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya mengendalikan karhutla di Kalbar, sekaligus mengirimkan pesan kuat mengenai komitmen pemerintah pusat dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk kabut asap yang berulang.
Tinggalkan komentar