suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sistem politik dan ekonomi di Indonesia saat ini. Dalam sebuah pidato yang menekankan pentingnya reformasi struktural, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi di tanah air tidak boleh terjebak dalam praktik transaksional yang dapat dibeli oleh pemilik modal besar.
Related Post
Ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus dikembalikan pada amanat konstitusi, bukan disandera oleh kekuatan finansial. Menurutnya, sistem demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang bersih dari intervensi pihak-pihak yang menggunakan kekayaan hasil cara-cara tidak sah untuk menguasai negara.
"Kita menginginkan demokrasi, namun bukan jenis demokrasi yang bisa dibeli, disandera, atau dikuasai oleh mereka yang memiliki uang hasil dari cara-cara yang tidak halal," tegas Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti fenomena tingginya biaya politik yang menjadi beban berat dalam proses demokrasi di Indonesia. Ia memberikan gambaran nyata mengenai besarnya modal yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan publik, mulai dari pencalonan kepala daerah yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah, hingga biaya menjadi anggota DPR yang diperkirakan mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Menurutnya, biaya politik yang sangat fantastis ini merupakan persoalan serius yang harus segera dikoreksi karena menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik.
Selain urusan politik, Presiden juga menyinggung mengenai penguatan ekonomi nasional. Ia mendesak agar roda perekonomian Indonesia dijalankan dengan kembali pada prinsip kekeluargaan, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Hal ini bertujuan agar ekonomi nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan mampu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan komentar