suaramedia.id – Isu mengenai penggantian posisi Wakil Presiden (Wapres) pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka mulai memanas. Nama Puan Maharani dan Pramono Anung kini santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) potensial. Menanggapi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara.
Related Post
Hasto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan tetap berpegang teguh pada aturan main yang berlaku. Menurutnya, proses pengisian jabatan wakil presiden bukanlah perkara sembarangan, melainkan sudah memiliki koridor hukum yang jelas.
"Mengenai pengisian jabatan Wapres, hal tersebut sudah diatur secara gamblang dalam konstitusi kita. Sikap PDI Perjuangan adalah selalu taat pada konstitusi, menjunjung tinggi nilai demokrasi, serta mengedepankan supremasi hukum," ujar Hasto saat memberikan keterangan di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan aturan hukum yang ada, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, PDIP memilih untuk tidak bersikap prematur dan menghormati proses yang akan berjalan.
Ia juga menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. PDIP menyatakan akan menghormati hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa figur yang nantinya akan diajukan sebagai pendamping dalam pemerintahan.
"Kami menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan kepada MPR nantinya," pungkasnya.
Spekulasi mengenai keterlibatan tokoh senior seperti Pramono Anung dan Ketua DPR RI Puan Maharani ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan dinamika politik nasional menjelang proses pengisian jabatan tersebut.
Tinggalkan komentar