suaramedia.id – Kasus penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo Cs sebagai tersangka dalam upaya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menanggapi polemik ini, MUI mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan guna mencegah praktik ilegal di masa depan.
Related Post
Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM, Wahiduddin Adams, memberikan peringatan keras mengenai bahaya unlawful interception atau penyadapan ilegal yang dapat mengancam stabilitas negara. Ia menyoroti bagaimana sebuah penyadapan bisa terjadi tanpa adanya izin resmi dari pengadilan, yang melibatkan mantan petinggi kepolisian terhadap sosok Presiden serta tokoh-tokoh penting dari organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI.
"Hal ini jelas akan menimbulkan keresahan luas dan merupakan pelanggaran hukum," tegas Wahiduddin dalam dialog kebangsaan bertajuk "Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia" yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Wahiduddin menekankan bahwa regulasi yang kuat melalui RUU Penyadapan sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para tokoh masyarakat dan pemimpin ormas. Menurutnya, urgensi pembentukan undang-undang ini bukan hanya sekadar kebutuhan negara, melainkan juga merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Senada dengan hal tersebut, ahli psikologi forensik Reza Indragiri memberikan perspektif historis terkait fenomena ini. Ia mengungkapkan bahwa pola penyadapan terhadap kepala negara bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Reza mencontohkan peristiwa tahun 1965, di mana penyadapan terhadap Presiden Soekarno pernah dilakukan oleh DN Aidit.
Kasus ini kini terus bergulir di ranah hukum, di mana penyidikan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih terus berjalan di bawah pengawasan ketat. Melalui laporan suaramedia.id, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memperkuat regulasi agar privasi dan keamanan pejabat negara serta tokoh bangsa terlindungi secara hukum.
Tinggalkan komentar