suaramedia.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mengantongi Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan program tersebut.
Related Post
Budi menyatakan, "Saya tahu sebagian besar masih dalam proses. Datanya belum lengkap ada di saya," saat ditemui di kantornya, Minggu (28/9). Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus keracunan MBG yang marak terjadi di berbagai daerah.
Menanggapi hal ini, pemerintah berencana memperketat standardisasi dan pengawasan terhadap seluruh aspek program MBG. Langkah ini meliputi kontrol kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan kepada siswa penerima manfaat. "Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," jelas Budi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan massal yang terkait dengan program MBG. Presiden juga memerintahkan penutupan sementara SPPG yang terbukti bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama pemerintah. "Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama," ujar Zulhas. Evaluasi mendalam akan dilakukan terhadap kedisiplinan, kualitas, dan standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Zulhas menambahkan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, akan dilibatkan secara aktif dalam proses perbaikan program MBG. "Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan," pungkasnya, seperti dikutip suaramedia.id –.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar