suaramedia.id – Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) secara resmi melayangkan kritik tajam terhadap keabsahan sidang etik yang diselenggarakan oleh Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI). Melalui koordinasi Rustiwahyuni, S.H., pihak tim hukum menilai terdapat cacat prosedur dalam proses tersebut karena diduga dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki mandat hukum untuk menangani pelanggaran disiplin profesi.
Related Post
Polemik ini kembali memanas menyusul pernyataan hak jawab dari Ketua Dewan Etik PERKI, dr. Muhammad Munawar, yang sempat beredar di berbagai media pada awal November 2026. Namun, tim hukum Prof. Dasaad menegaskan bahwa klarifikasi yang disampaikan pihak PERKI sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan, yakni mengenai dasar hukum dan legitimasi kewenangan dalam menjalankan sidang tersebut.
"Penegakan disiplin bagi tenaga medis merupakan ranah eksklusif Majelis Disiplin Profesi (MDP), bukan merupakan wewenang dewan etik di tingkat perhimpunan. Oleh sebab itu, kami meragukan dasar hukum yang digunakan Dewan Etik PERKI dalam melakukan pemeriksaan ini," tegas perwakilan tim hukum dalam keterangannya.
Persoalan ini menjadi krusial karena merujuk pada regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART IDI dan ketentuan MKEK.
Menurut tim hukum, fungsi utama dari dewan etik di tingkat perhimpunan seharusnya terbatas pada aspek pembinaan dan pengawasan anggota. Mereka menilai, tindakan PERKI yang mengambil alih peran penegakan disiplin merupakan bentuk pelampauan wewenang yang seharusnya menjadi hak lembaga resmi lainnya. Melansir informasi dari suaramedia.id, kasus ini kini menjadi sorotan terkait batasan kewenangan antarlembaga profesi medis di Indonesia.
Tinggalkan komentar