suaramedia.id – Ancaman eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) semakin nyata, mendorong seruan agar ASEAN tetap teguh menjaga sentralitasnya sebagai kunci stabilitas regional. Desakan ini mengemuka dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026) di Jakarta.
CEO ISDS, Dwi Sasongko, menyoroti kompleksitas lanskap geopolitik kontemporer yang menghadirkan serangkaian tantangan struktural. Menurutnya, kondisi ini secara signifikan menguji batas-batas kohesi kelembagaan ASEAN. "Prinsip inti ‘Sentralitas ASEAN’ semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," tegas Sasongko.
LCS, dengan klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih, telah lama diidentifikasi sebagai salah satu zona rawan geopolitik yang paling rumit, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Berbagai pihak dari luar kawasan dilaporkan mencoba mengintervensi dengan kepentingan mereka sendiri, mempersulit upaya ASEAN dalam mencari solusi damai yang berkelanjutan.
Menyikapi situasi ini, ISDS mendesak penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional. Organisasi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional yang telah dibangun.
"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan serta berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," papar Sasongko.
Lebih lanjut, ISDS juga menyoroti urgensi pencegahan eskalasi kinetik. Mereka merekomendasikan perancangan dan penerapan mekanisme mitigasi risiko yang konkret. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja, yang berpotensi mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan masyarakat di kawasan.
ISDS berpandangan, dengan menjaga stabilitas dan fokus pada diplomasi, negara-negara di kawasan dapat mengalihkan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dinilai jauh lebih produktif daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang menguras sumber daya dan berpotensi destabilisasi.
Tinggalkan komentar