LEBAK | BANTEN, suaramedia.id – Menindaklanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang telah dilaksanakan pada 5 Mei 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali mengundang para Kepala Daerah dalam Rakor program percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Banten.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dede Jaelani, yang dilaksanakan secara daring menggunakan Video Conference. Bertempat di Lebak Data Centre, Rabu (13/05/2020).
Agenda yang secara rutin digelar ini sebagai wujud peran serta pemerintah bersinergi bersama dalam melawan Pandemi global, selain itu dalam rakor juga membahas permasalahan yang muncul disekitar pemerintah terkait covid-19 terutama masalah barang dan jasa, refocusing data, serta bantuan sosial.
Dede Jaelani mengusulkan kepada Koordinator Wilayah II KPK, untuk mempercepat hasil uji Swab sebagai langkah kebijakan yang tepat terkait covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.
Dede menjelaskan, lamanya hasil uji Swab menjadi kendala bagi Pemkab Lebak untuk menentukan langkah-langkah kebijakan penanganan covid-19.
“Permasalahan yang Kami hadapi adalah adalah hasil uji swab yang terlalu lama, sedangkan hasil uji swab menjadi dasar kebijakan penanganan penekanan covid, jadi perlu ada ketegasan percepatan dalam hasil uji Swab,” Kata Dede.
Sementara itu Asep Rahmat selaku Koordinator Wilayah II KPK mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi diberbagai daerah di Provinsi Banten. Selain itu dirinya juga meminta Kepada Kepala Daerah, untuk lebih gencar mendata masyarakat yang terdampak pandemi.
“Kami dan Satgas pencegahan mengidentifikasi permasalahan yang muncul disekitar pemerintah terkait Covid-19, terutama dalam persoalan barang dan jasa, refocusing data, dan bantuan sosial, mana yang paling penting itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu apalagi soal data, jika data sudah baik, tentu saja bisa dilihat secara objektif,” tegas Asep.
Selain Kepala Daerah yang ada di Provinsi Banten, Rakor juga dihadiri oleh kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Inspektur Jendral kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten sebagai narasumber.
Pewarta : (By Gone/Nita)
