suaramedia.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan membubarkan Yayasan Anak Bali Luih di Tabanan, Bali. Pembubaran ini menyusul terungkapnya kasus perdagangan orang (TPPO) berupa jual beli bayi yang dilakukan oleh ketua yayasan, I Made Aryadana. Kasus ini terbongkar setelah putusan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat menyatakan Aryadana terbukti bersalah.
Related Post
Kajari Tabanan, Zainur Arifin Syah, menjelaskan bahwa yayasan tersebut beroperasi tanpa izin dan melanggar AD/ART-nya sendiri. Meskipun terdaftar sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan, yayasan ini justru terlibat dalam praktik penjualan bayi dengan harga fantastis, berkisar Rp25 juta hingga Rp45 juta. "Dalam AD/ART disebutkan tujuan sosial dan kemanusiaan, namun faktanya mereka menjual bayi," tegas Zainur kepada wartawan, Senin (22/9).
Pembubaran yayasan ini didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 264/Pdt.G/2025/PN Tab juga memperkuat langkah pembubaran ini karena tergugat tidak hadir dalam persidangan.
Sebelumnya, Polda Bali telah mengungkap sindikat jual beli bayi ini. Yayasan Anak Bali Luih diduga menargetkan ibu hamil dengan masalah ekonomi, menawarkan bantuan biaya persalinan sebagai umpan. "Mereka menawarkan bantuan, tapi setelah bayi lahir, langsung dijual," ungkap Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen, pada 2 Oktober 2024. Bayi-bayi tersebut diduga dijual ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa dan DKI Jakarta.
Kepolisian masih menyelidiki jumlah bayi yang telah diperjualbelikan dan jaringan yang terlibat. Operasional yayasan yang telah berjalan selama satu tahun ini kini telah berakhir dengan pembubaran resmi. Kasus ini menjadi peringatan serius tentang praktik ilegal yang berkedok lembaga sosial dan perlunya pengawasan ketat terhadap yayasan-yayasan serupa.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar