suaramedia.id – Langkah politik besar tengah membayangi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bertujuan untuk memproses pemakzulan terhadap Gibran.
Related Post
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah memenuhi seluruh kriteria administratif yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurutnya, jumlah penandatangan yang mencapai 120 legislator tersebut sudah jauh melampaui ambang batas minimal yang disyaratkan.
"Usulan ini sudah memenuhi syarat karena jumlahnya melebihi batas minimal 25 anggota dan telah melibatkan lintas fraksi di parlemen," ungkap Saan saat memberikan keterangan kepada media usai pertemuan dengan para legislator pengusul di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan prosedur legislatif yang berlaku, usulan HMP ini tidak berhenti di tingkat komisi saja. Langkah selanjutnya adalah membawa persoalan ini ke meja yang lebih tinggi, yakni melalui forum Rapat Paripurna DPR RI.
Rencananya, keputusan final mengenai kelanjutan proses pemakzulan ini akan dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung esok hari. Jika rapat paripurna menyetujui usulan tersebut, maka proses hukum dan politik terkait pemberhentian Gibran akan memasuki babak baru yang lebih krusial.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika di Senayan terus memanas menyusul dukungan masif dari para anggota dewan yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan nasional. Melansir laporan dari suaramedia.id, langkah ini menjadi salah satu momentum politik paling signifikan dalam sejarah parlemen Indonesia belakangan ini.
Tinggalkan komentar