suaramedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam mengusut dugaan praktik lancung terkait proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Tim penyidik lembaga antirasuah tersebut melakukan penggeledahan serentak di enam titik berbeda guna mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Related Post
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi penggeledahan tersebut berlangsung pada awal pekan ini, tepatnya pada Senin hingga Selasa (9-10/11). Dalam aksinya, penyidik menyisir sejumlah lokasi strategis yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan aliran dana ilegal dalam proyek jalan tersebut.
"Penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi, yang mencakup dua kantor instansi dan empat rumah pribadi," ungkap Budi dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan rincian yang dihimpun, lokasi yang menjadi sasaran penyidik meliputi Kantor Satker Wilayah 1 dan Kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut. Selain kantor pemerintahan, KPK juga menyasar empat rumah tinggal, yakni dua rumah milik kontraktor jalan, rumah mantan Kepala Dinas PU Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.
Dalam operasi maraton tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah aset penting sebagai alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.
"Dari hasil penggeledahan, kami telah menyita berbagai barang bukti elektronik serta sejumlah dokumen penting yang berkaitan langsung dengan penyidikan perkara ini," tambah Budi.
Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami temuan tersebut untuk mengungkap siapa saja aktor intelektual di balik dugaan korupsi proyek jalan nasional di wilayah Sumatera Utara ini. Kasus ini menjadi sorotan tajam mengingat proyek infrastruktur jalan merupakan sektor vital bagi pembangunan daerah.
Tinggalkan komentar