suaramedia.id – Nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di ujung tanduk menyusul keputusan hukum yang mengguncang posisi politiknya. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI memberikan pernyataan tegas terkait status keabsahan dokumen pendidikan sang Wapres.
Related Post
Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding, menyatakan bahwa tidak ada lagi celah hukum yang bisa digunakan Gibran untuk membela diri terkait persoalan ijazah SMA miliknya. Menurutnya, persoalan ini telah mencapai titik final secara konstitusional.
"Sudah tidak ada jalur hukum lain bagi Wapres Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Pilihannya kini hanya dua: mundur secara sukarela atau diberhentikan dari jabatannya," tegas Sudding saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan keras ini muncul menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA secara resmi menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
Sudding menekankan bahwa putusan MA tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.
Lebih lanjut, Sudding menjelaskan bahwa ketidakabsahan dokumen tersebut berdampak langsung pada syarat administratif jabatan. Ia merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur mengenai syarat-syarat menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Keputusan ini harus ditaati. Apakah itu dilakukan secara sukarela atau melalui eksekusi pemberhentian, karena yang bersangkutan dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres sebagaimana diamanatkan konstitusi," tambahnya.
Menutup pernyataannya, politisi PAN ini mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus dijunjung tinggi. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, wajib tunduk pada keputusan lembaga peradilan tertinggi seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.
Tinggalkan komentar